STUDI DAMPAK PENGHAPUSAN SUBSIDI BBM TERHADAP PEREKONOMIAN, EFISIENSI DAN PELUANG USAHA BAGI PERTAMINA
Oleh: Brahmantio Isdijoso
Rekomendasi
Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu. Hasil studi ini merekomendasikan empat tahap perubahan pricing policy BBM dalam jangka panjang, yaitu;
Tahap I: Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga 20%, yang dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001.
Tahap II: Zero Subsidy. Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama diselesaikan.
Tahap III: Economic Price. Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmark perdagangan BBM di dunia, seperti kilang di Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi). Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahun sejak tahap II selesai.
Tahap IV: Economic Price and Tax. Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar internasional dan ditambah dengan pajak BBM. Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung pada proses legislasi. Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan sekitar 2-3 tahun.
Permasalahan
Beban subsidi BBM yang semakin berat menggelayuti keuangan negara, memicu pemikiran untuk mengurangi atau menghapuskan jenis subsidi tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu muncul beberapa pertanyaan berikut;
Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii) perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effect dari perubahan penggunaan jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina?
Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?
Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha Pertamina?
Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina?
Tujuan
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka studi ini bertujuan untuk ;
Mengukur dampak penghapusan subsidi BBM terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan beban keuangan negara, dengan skenario penghapusan subsidi BBM seluruhnya vs sebagian, atau penghapusan subsidi BBM sekaligus vs bertahap;
Mengidentifikasi dampak penghapusan subsidi BBM terhadap daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina; dan
Merumuskan setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina.
Metodologi
Pengukuran dampak penghapusan subsidi BBM terhadap terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan keuangan negara, menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) INDORANI Model.
Pengaruh penghapusan subsidi BBM terhadap efisiensi kegiatan produksi BBM oleh Pertamina, dianalisis dengan melakukan studi perbandingan terhadap struktur biaya produksi BBM perusahaan sejenis Pertamina
Perkiraan peluang bisnis Pertamina, dianalisis dengan melakukan kajian pasar terhadap produk-produk substitusi Pertamina terhadap jenis produk BBM yang subsidinya akan dikurangi/dihapus.
Temuan
Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing untuk jenis premium, solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv) terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi; (v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.
Secara umum, penurunan subsidi BBM masih memiliki dampak positif hingga tingkat penurunan 20%. Lebih dari itu, kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penurunan subsidi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup besar terhadap makroekonomi, kesejahteraan rumah tangga maupun aktifitas produksi dalam perekonomian sektoral. Namun demikian, penyesuaian yang dilakukan konsumen dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.
Berikut ini gambaran berbagai dampak dari penurunan subsidi BBM sebesar 20% hasil simulasi model CGE INDORANI dengan mengasumsikan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh para pengguna BBM;
w Pada aspek makroekonomi, terjadi; (i) kenaikan inflasi sebesar 0,944%, (ii) peningkatan PDB riil sebesar 0,029%, (iii) peningkatan investasi sebesar 0,198%, (iv) peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,115%, (v) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga riil sebesar 0,183%, (vi) peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 4,572%, (vii) peningkatan tabungan pemerintah sebesar 3,578%, (viii) penurunan daya saing sebesar 1,104%, (ix) penurunan ekspor sebesar 0,556%, dan (x) peningkatan impor sebesar 0,993%.
w Pada kelompok rumah tangga, kenaikan harga BBM hanya berpengaruh negatif pada kelompok rumah tangga petani menengah dan kaya (pemilik lahan >2 Ha) dengan menurunnya tingkat konsumsi riil masing-masing sebesar 0,055% dan 0,127%. Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal kelompok tersebut yang umumnya terletak di desa-kecamatan, yangmana relatif sulit untuk melakukan substitusi bahan bakar.
w Pada perekonomian sektoral, aktivitas produksi mengalami penurunan tetapi pada tingkat yang tidak terlalu signifikan atau kurang dari 1% di hampir seluruh sektor produksi. Hal ini dipengaruhi oleh proporsi komponen BBM terhadap total biaya produksi di sektor-sektor ekonomi yang berkisar di bawah 1%.
w Pada aspek peluang usaha bagi Pertamina, akan terjadi peluang peningkatan konsumsi gas yang merupakan produk substitusi bagi Industrial Diesel Oil (IDO), Automotive Diesel Oil (ADO) dan premium yang selama ini memperoleh subsidi. Dengan memperhitungkan hasil simulasi pada sektor produksi dan memperhatikan peluang pergeseran perilaku konsumen (antara 20% – 100%), utamanya pada sektor kelistrikan dan transportasi sebagai konsumen terbesar, maka dalam jangka pendek konsumsi gas akan meningkat sebesar 1.614,7 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 968,8 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Dalam jangka panjang peningkatan konsumsi gas sebesar 5.923,2 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 3.553,9 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Implikasinya, penerimaan Pertamina juga akan meningkat dalam jangka pendek sebesar Rp 793,5 milyar (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 317,4 milyar (jika 40% konsumen beralih ke gas), dan dalam jangka panjang sebesar Rp 2,98 trilyun (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 1,19 trilyun (jika 40% konsumen beralih ke gas).
Mei 29, 2008 pukul 2:35 am
Artikel di blog Anda sangat menarik dan berguna sekali. Anda bisa lebih mempopulerkannya lagi di infoGue.com dan promosikan Artikel Anda menjadi topik yang terbaik bagi semua pembaca di seluruh Indonesia. Tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!
http://ekonomi-indonesia-bisnis.infogue.com
http://ekonomi-indonesia-bisnis.infogue.com/dampak_hapusnya_subsidi_bbm
Agustus 27, 2008 pukul 1:13 pm
Papua dan Aceh berhak merdeka seperti Abkhazia dan Ossetia Selatan
Golkar “kawini” PDIP untuk dikhianati
PAN Gerinra bisa menang. Jangan terjatuh dua kali. Jangan pilih SBY lagi
Oleh Sydney Jones
Abkhazia dan Ossetia Selatan telah diakui merdeka oleh parlemen dan pemerintah Rusia, buntut kejengkelan Rusia akibat Kosovo dimerdekakan Amerika. Mengapa Papua dan Aceh tidak. Lagi lagi inilah kebijakan berkepala dua Amerika.
Papua dan Aceh tidur mampukah menyusul Kosovo, Abkhazia dan Ossetia Selatan atau saudaranya Timor Timur. Tidak seperti Papua dan Aceh lama berjuang untuk merdeka tetapi selalu gagal dan digagalkan, kedua republik Abkhazia dan Ossetia Selatan menyatakan merdeka dan memisahkan diri baru tahun 1990 dan kini sudah merdeka. Sebelumnya kedua wiilayah itu masing masing mulai punya sendiri president, bendera, lagu kebangsaan, tentara nasional dan juga dukungan, dalam hal ini, Moskow. Mau apalagi Saakashvili, boneka Amerika, dan George Bush, pencipta boneka.
Pertengahan Agustus 2008 parlemen Rusia menyetujui kemerdekaan kedua republik yang didukung oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Inilah pukulan sakit sekali bagi Saakashvili dan George Bush.
Kedua majelis di parlemen Rusia minggu ini menghadiahi dengan suara mutlak dan meminta Medvedev mengakui kemerdekaaan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Kedua majelis telah mengadakan sidang darurat untuk memperdebatkan masa depan Abkhazia dan Ossetia Selatan, kedua republik tidak diakui oleh Barat dan negara negara boneka mereka. Presiden Saakashvili terutama, tidak mengakui dan justru melakukan agresi ngawur terhadap Ossetia Selatan, dan Abkhazia sudah menyatakan merdeka sejak 1990. Pun kedua republik sudah lama memenuhi persyaratan sebagai negara. Keduanya punya sendiri president, bendera, lagu kebangsaan, tentara nasional dan dukungan Moskow. Mau apalagi Saakashvili yang dipanaskan, dikomporkan Bush.
Sakhashvili bersikeras tetap menyatakan tidak akan melepas Abkhazia dan Ossetia Selatan. Sakhashvili rupanya anak emas George Bush. Bush hampir selesai jadi presiden tetapi pusing karena jagonya McCain kemungkinan tidak terpilih. Sementara media Barat membodohi negara berkembang dengan liputan rekayasa melalui sebuah organisasi buatan lobi haram di markasnya di Belgia dengan berita fitnah bahwa Rusia lebih dulu menyerang Georgia, berita yang dilansir tanpa fikir oleh sebagian besar televisi di negara berkembang terutama di Indonesia dengan tujuan semata bisnis dan cari iklan dengan kedok menunjang pemilu, tanpa berani membongkar kekeliruan kekeliruan kebijakan kebijakan pemerintah dan hanya ikut memperlihatkan kulit korupsi, permainan Metro TV yang dikomando Suya Paloh orang Golkar. Dan maaf sedikit singgung Golkar ini partai sejak dulu memang licik dan menjerumuskan serta kejam kepada rakyat Indonesia. Itulah 63 merdeka rakyat dibuat bodoh. Kini Golkar berusaha gandengkan PDIP untuk lezat dikhianati dan dimanfaatkan. Jelas ini peluang bagi PAN bersama Gerindra, atau Hanura, yang punya pentolan dua tokoh berkualitas internasional seperti Prabowo dan Amien Rais di satu sisi dan pentolan tua militer karir di sisi lain, untuk rebut pemerintahan, sementara partai-partai Islam moderat dan konservatif harus dukung dua tokoh intelektual terpinggirkan tersebut. Sayang rakyat yang terlanjur kurang pengetahuan sealu tertipu untuk kesekian kali dan tidak mampu melihat bahwa sebuah negara harus dipimpin tokoh-tokoh seperti Amien Rais dan Prabowo. Saatnya Wiranto melalui Hanura yang didukung dana tidak terbatas oleh keluarga terkuat untuk sebaiknya tidak maju dan besar hati mendukung Prabowo dan Amien Rais. Wiranto bisa menjadi Menhan saja nanti. Di sudut lain saya kira perkawinan Golkar-PDIP hanya kebodohan suami Megawati dan ini akan membuahkan pecundang bagi PDIP berarti Megawati akan gagal.
Kembali ke soal Ossetia Selatan.Dalam rangkaian sidang darurat, Dewan Federasi atau, majelis tinggi, menyetujui penambahan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Rusia ke kawasan konflik di dekat Georgia sebagai reaksi penyamaran Barat mengirim peralatan militer termoderen dengan kedok bantuan pangan kemanusiaan, kecurangan Barat terutama Amerika akibat kemenangan partai republik di Amerika didominasi kelompok konservatif seperti Bush terus menciptakan pemimpin pemimpin boneka di negara negara berkembang.
Duma, majelis rendah, telah meminta organisasi organisasi parlemen internasional dan parlemen parlemen dari negara negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Saat dumulai sidang darurat Dewan Federasi di Moskow, presiden presiden kedua republik memisahkan diri menyatakan menolak menjadi bagian Negara Kesatuan Georgia (NKG).
Dalam pidatonya Presiden Ossetia Selatan, Eduard Kokoity, menyatakan Ossetia Selatan dan Abkhazia, tidak diakui banyak negara, sebetulnya lebih berhak merdeka daripada Kosovo. Dalam pidatonya, ketua Duma, Boris Gryzlov, menyebut tindakan agresi Georgia membunuh ratusan warga sipil di Ossetia Selatan sebagai genosida dan menyamakan agresi Sakhashvili dengan agresi Nazi German atas Uni Soviet dahulu.
Dalam konteks Indonesia saya kira Papua dan Aceh pun berhak merdeka dan tidak teat lagi didikte oleh pemimpin Indonesia boneka Amerika. Kalau Kosovo berhak merdeka dan dimerdekakan Amerika, maka Papua dan Aceh pun berhak merdeka dan dimerdekakan. Presiden Abkhazia Sergey Bagapsh menyatakan Abkhazia maupun Ossetia Selatan juga tidak mau lagi hidup dalam kepemimpinan penindasan gaya Saakashvili dan George Bush tidak mau lagi berada dalam NKG.
Reaksi Internasional. Atas suara sangat mutlak Parlemen Rusia, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa Ossetia Selatan dan Abkhazia harus di bawah NKG. Inilah kebijakan berkepala dua Amerika lagi lagi.
Sementara Estonia, Latvia and Lithuania, boneka boneka Amerika, menyatakan kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan tidak bisa diterima. Kecurangan boneka boneka yang menerima begitu saja kemauan Barat. Dalam konteks Indonesia mengapa Washington dan Jakarta tidak memberikan kemerdekaan kepada Papua dan Aceh adalah karena apabila kedua wilayah tersebut juga merdeka, Jakarta khususnya akan kehilangan kue lezat besar hasil kekayaan alam Papua dan Aceh yang selama ini dirampas pusat dan bukan untuk membangun fasilitas fasilitas berorientasi rakyat atau mensejahterakan rakyat Indonesia. Sampai di sini Barat memang tidak adil karena mendukung Kosovo merdeka. Demokrasi jahat berbulu kepentingan ekonomi.
Seorang pengamat Jerman, teman saya, menyatakan setiap wilayah memenuhi persyaratan berdiri sendiri berhak menjadi negara merdeka. “Kalau sudah punya presiden, tentara, lagu kebangsaan dan lainnya, hak mereka untuk merdeka,” ujarnya.
Seorang pengamat Prancis, teman saya, menyatakan pemimpin pemimpin Barat menciptakan boneka boneka di negara negara berkembang untuk penjajahan halus gaya baru agar bisa mengeruk kekayaan wilayah wilayah kaya di negara negara . “(Mereka) memperdaya bangsa bangsa dengan boneka boneka mereka,” ujarnya.
Seorang pendukung di partai demokrat Amerika, saya kenal baik, menyatakan kunci penyelesaian konflik di manapun adalah mengakui dan memberi kemerdekaan wilayah agar masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan dan tidak dibuat miskin terus.
Seorang pengamat Inggris, teman saya, menyatakan prakarsa parlemen Rusia mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan merdeka tentu saja akan meningkatkan ketegangan di kawasan Kaukasus tetapi semua karena ambisi presiden Georgia. “Saakashvili seperti anak kecil, dia girang karena didukung Bush dalam agresi dan Bush frustrasi lantaran McCain mungkin akan kalah di pemilu mencoba pengaruhi para pemilih di Amerika dengan semangat agresi,” ujarnya.
Jalan berbatu menuju merdeka. Ossetia Selatan berbatasan dengan Rusia di Kaukasus selatan, Abkhazia di Laut Hitam, sudah menyatakan merdeka dari Georgia sejak 1990, setelah referendum dengan suara terbanyak pilih merdeka. Hasil diabaikan Tbilisi. Agresi Saakashvili di Ossetia Selatan baru baru ini yang telan korban warga sipil membangkitkan signifikansi merdeka bagi wilayah manapun yang kekayaannya dikeruk penguasa yang berkolusi pihak luar. Dan saya kira sangat pilu kalau kekayaan ditelan oleh penguasa dan bukan membangun prasarana berorientasi rakyat.
Dalam konteks Indonesia, permasalahan di wilayah wilayah seperti Papua dan Aceh meminta kemerdekaan itu wajar. Kekayaan tanah air wilayah mereka dicuri penguasa pusat berkolusi dengan pihak luar, negara maju. Dalam hal konflik di Georgia saat ini, dapat ditelusuri dari kebijakan perpecahan dan penaklukan Joseph Stalin, etnis campuran Georgia dan Ossetia. Sebelum revolusi pada tahun 1917, kelompok kelompok etnis di Kaukasus hidup terpisah dari Russia. Akan tetapi setelah revolusi terjadi maka peta menjadi berubah, Ossetia Selatan dan Abkhazia menjadi bagian NKG. Pada konteks Indonesia, dahulu di masa sebelum Indonesia mengklaim merdeka, Papua dan Aceh bukan bagian negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kembali ke konteks Ossetia Selatan dan Abkhazia. Setelah Uni Soviet runtuh, pemimpin Georgia waktu itu, Zviad Gamsakhurdia, mencaplok wilayah Abkhazia dan wilayah Ossetia Selatan dengan ambisi pribadi sama halnya Sukarno dengan kedok negara kesatuan. “Georgia untuk etnis Georgia,” kata Gamsakhurdia. Seperti halnya kata Sukarno “Indonesia untuk bangsa Indonesia”. Tetapi saya kira sampai momen momen ini belum ada bangsa Indonesia, dan yang ada berbagai bangsa dan etnis yang ditipu penguasa di Indonesia.
Kasus konflik Georgia Ossetia Selatan terjadi akibat permainan Bush cemburu mulai makmur luarbiasanya Rusia akibat eksplorasi besar besaran Rusia untuk semata mensejahterakan rakyat dan membangun negara dalam artian luas, di mana Ossetia Selatan dan Abkhazia di bawah pengaruh Rusia, negara tetangga mereka, dan tidak bersedia di bawah NKG dari kacamata Saakashvili. Dia dikomando Bush melakukan agresi atas Ossetia Selatan. Bush membelokkan dengan pura pura bersenang di Olimpiade Beijing. Vladimir Putin, perdana menteri Rusia, pun terperdaya ikut lihat pembukaan Olimpiade Beijing. Tanggal 8 Agustus malam, Saakashvili berpidato di televisi nasional dengan mengatakan “Wahai rakyat di Ossetia Selatan, selamat tidur nyenyak”. Tetapi yang didapat rakyat Ossetia Selatan justru “serangan bertubi tubi roket roket maut pasukan yang dikomando Saakashvili”, senjata hidup berbahaya hasil ciptaan Washington. Ribuan warga sipil tidak berdosa mati. Di siangnya anak anak serta nenek dilindas tank di mana Saakashvili sebagai panglima tertinggi. Media media Barat disuap pemerintahnya menuduh Rusia agresor.
Sejak menjadi presiden 2004 dengan menyerbu paksa sidang Parlemen dan menjatuhkan Shervanadze, Saakashvili praktis telah menjadi boneka Amerika seperti juga boneka boneka di manapun. Saakashvili menindas para demonstran dengan kasar dan menindas halus masyarakatnya dengan harga harga tinggi. Saya kira ini seperti juga dilakukan Jakarta.
Kini, Abkhazia dan Ossetia Selatan masing masing sudah punya sendiri president, bendera, lagu kebangsaan, tentara nasional dan dukungan setidaknya Moskow. Apalagi yang ingin dilakukan Washington. Bagaimana dengan Jakarta. Masih mengekang agar Papua dan Aceh tidak merdeka dan tidak membantu kemerdekaan mereka. Atau Jakarta tetap dengan presiden seperti sekarang ini. Persetujuan Rusia atas kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan merupakan buntut kejengkelan Rusia atas Kosovo yang dimerdekakan Barat. Mengapa Papua dan Aceh tidak. Lagi lagi ini kebijakan berkepala dua Washington berkolusi dengan boneka setempat. Pada konteks Papua dan Aceh yang tidak punya dukungan seperti Abkhazia dan Ossetia Selatan tentu saja akan sulit merdeka. Saya tidak tahu kalau rakyat Papua atau Aceh mengusahakan ke arah itu tentu saja dengan beking yang berbeda: Aceh oleh Kremlin atau lainnya, Papua oleh Washington. Siapa tahu. Kecuali kalau Indonesia memilih Negara Federasi tentu saja akan lebih baik buat rakyat Indonesia keseluruhan.